Refleksi Proklamasi, Dicari Pemimpin Sejati

Refleksi Proklamasi, Dicari Pemimpin Sejati

Sudah 67 tahun usia proklamasi kita. Adakah rasa merdeka hadir di hati? Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, kondisi kita jauh tertinggal. Meskipun usia kemerdekaan mereka lebih muda daripada Indonesia, apalagi “hanya” berupa hadiah dari penjajahnya, ternyata mereka berada di depan, khususnya dalam pendidikan dan ekonomi. Apa sebabnya demikian? Peran pemimpinlah yang mengubahnya.

“A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.”

John C. Maxwell

Bukan Pejabat

Dalam lingkup sempit, setiap diri adalah pemimpin. Andaikata seseorang tidak mampu memimpin dirinya, pasti tak mampu pula memimpin orang lain. Yang bisa dilakukannya hanyalah menjadi pejabat dan menyuruh-nyuruh ajudan, staf dan bawahannya. Semua orang yang disuruhnya, rela tak rela, suka tak suka, akan melaksanakan perintahnya selama dia menjabat. Setelah pensiun atau pindah jabatan, perintahnya tak lagi dituruti, sebab pejabatnya telah berganti.

Mengapa demikian? Pejabat adalah orang yang diserahi tanggung jawab mengelola suatu fungsi tugas dalam organisasi. Ia diangkat untuk membantu atasannya dalam melaksanakan kewajiban dan biasanya berkaitan dengan tugas-tugas negara atau perusahaan. Seorang pejabat tak perlu mendapat persetujuan hati nurani masyarakat. Jangankan persetujuan masyarakat, persetujuan bawahan atau rekan kerjanya saja tak perlu. Kalau atasannya sudah memilihnya, dia akan segera menjadi pejabat dalam kurun tertentu di lingkup keahliannya dan mendapatkan bayaran atas tugasnya itu.

Bayaran berupa tunjangan jabatan dan akses ke setiap projek itulah yang begitu menarik sehingga berduyun-duyunlah orang hendak menjadi pejabat di suatu institusi. Parahnya lagi, di setiap institusi itu kerapkali terjadi persaingan ketat yang tak sehat. Kian sulit lagi kalau terjadi pembangkangan, grup-grupan dan intrik-intrikan. Bisa terjadi, ketika satu orang dari grup tertentu menjadi pejabat, semua jabatan di bawahnya dipegang oleh orang dalam kelompok itu. Terjadilah mutasi besar-besaran. Program pun segera diganti, tidak mau meneruskan program pejabat sebelumnya karena tak hendak lawannya itu menjadi populer dan dianggap berjasa sebagai pemilik ide program tersebut. Seringlah terjadi gonta-ganti program kerja dan tak peduli pada dana yang telah keluar dan menjadi mubazir, sekadar pemutar roda ekonomi di antara mereka yang terlibat dalam projek tersebut.

Begitulah terjadi berkali-kali, bongkar pasang pejabat dan jabatan dalam arah horisontal dan vertikal. Kesan egosentris, cinta diri dan kelompok yang berlebihan begitu menonjol dan kantor menjelma menjadi ladang uang untuk diri dan grupnya. Mentalnya berubah menjadi pangreh praja yang kental sehingga sulit dicairkan agar mudah beradaptasi dengan lingkungan. Ia selalu minta dilayani, tak hanya oleh ajudan, staf, dan bawahannya, tetapi juga oleh masyarakat, bahkan oleh orang-orang yang justru memilihnya ketika pemilu. Yang paling sederhana saja, seperti baju, tas, jas, sepatu, dan sandal minta dibawakan dan bangga berperilaku demikian seolah-olah hidup kesehariannya laksana upacara tujuh belasan yang sarat dengan ajudan dan tatakrama upacara.

Tetapi anehnya, orang-orang yang berposisi sebagai ajudan, sopir, pembantu, atau bawahan pejabat tersebut malah bangga dan senang berposisi demikian. Apalagi kalau pejabatnya itu begitu mudah mengeluarkan uang, pastilah akan lebih disukai lagi dan segala titahnya dilaksanakan. Namun demikian, ketaatan seperti itu hanya semu belaka dan segera sirna ketika sudah tidak menjabat lagi atau dimutasi. Muncullah fenomena post power syndrome, sindrom pascakuasa, sampai-sampai ada yang tak mau lagi ke luar rumah bergaul dengan tetangga dan sejawatnya dan hidup terasing dalam keramaian. Yang paling menyedihkan adalah ketika mantan pejabat itu harus menghitung hari di balik jeruji besi lantaran kasus korupsinya.

Wanted: Pemimpin Sejati

Pejabat berkarakter bagaimana yang dibutuhkan Indonesia? Yang dibutuhkan adalah pejabat yang berkarakter pemimpin. Pejabat belum tentu pemimpin! Pemimpin pun memang belum tentu seorang pejabat. Di Indonesia banyak ada pejabat, mulai dari tingkat kelurahan (desa), kecamatan, sampai ke tingkat pusat. Di setiap departemen-dinas, di setiap lembaga dan badan pun ada banyak pejabat tetapi belum pasti diakui sebagai pemimpin. Pemimpin adalah orang yang merasa terpanggil memimpin sekelompok orang dan orang-orang itu pun merasakan dan mengakuinya sebagai pemimpin. Ada pelibatan rasa di sini. Tanpa interaksi kedua rasa itu takkan ada kepemimpinan dan malah bertepuk sebelah tangan.

Itu sebabnya, pemimpin bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Ia tidak dibatasi ruang dan waktu. Berbeda dengan pejabat yang harus patuh pada ruang, yaitu tempatnya berkerja dan waktunya terbatas, misalnya empat atau lima tahun. Seorang pemimpin pun tak harus bertitel sarjana, magister, doctor, profesor. Yang titelnya berjejer banyak pula yang tak mampu memimpin, bahkan tak sanggup memimpin dirinya sehingga berpredikat koruptor. Orang jenius pun tidak sertamerta atau otomatis diterima oleh sekelompok orang sebagai pemimpinnya karena kepemimpinan tidak berada di wilayah intelektual atau kecerdasan (apalagi sekadar deretan gelar palsu atau minimal tak bermutu karena diperoleh dengan uang).

Yang dicari kini adalah pemimpin sejati, yaitu orang-orang yang orientasinya melayani orang lain. Hati nuraninya menyetir fisiknya untuk mengabdi dan mengerjakan tugasnya sebagai tanggung jawab kepada masyarakat. Pada taraf yang lebih tinggi lagi, pemimpin selalu berorientasi pada makna transenden, selalu mengaitkan tugasnya dengan makna ketuhanan. Dia memimpin demi ibadahnya dan mendambakan pahala-Nya. Itu sebabnya, orang yang berpredikat pemimpin sangat tidak mungkin berdusta, tidak berbuat nista, dan tak mungkin korupsi. Yang sering terjadi justru harta halalnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sulit ekonominya, misalnya untuk biaya SPP dan beli buku. Buat diri dan keluarganya, dia hanya mengambil secukupnya agar bisa hidup sehat, bisa berpikir jernih, kuat belajar dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Danah Zohar dan Ian Marshall menamainya servant-leader, pemimpin pengabdi. Dia memimpin demi menghidup-hidupkan nilai-nilai (values) kearifan atau sapientia. Itu sebabnya kita digolongkan Homo Sapien, manusia berkearifan (Spiritual Quotient, SQ).

Di antara perbedaannya yang tajam itu, ada satu yang sama, yaitu pemimpin dan pejabat harus bertanggung jawab atas tugasnya. Baik gajinya besar, kecil, atau bahkan tak digaji pun, maka amanatnya tetap harus ditunaikan. Andaikata tak mau lagi memikul amanat itu selayaknyalah dikembalikan kepada pemberi amanat agar orang lain yang bersedia memikulnya mendapat kesempatan berbuat kebajikan.

Sebagai refleksi proklamasi, akankah kita terus berlomba meraih jabatan sambil sikut kanan-kiri, sogok-sogokan dan intrik-intrikan? Akankah kita menyia-nyiakan nasib orang banyak yang berada di bawah jabatan kita, bertingkah acuh tak acuh karena menganggap mereka tak lebih daripada cacing tanah yang bisa diinjak dan dipermainkan nasibnya? Akankah kita bermain sinetron bermuka manis pada setiap menjelang pemilu?

Orang merdeka adalah orang yang memerdekakan orang lain. Orang merdeka adalah orang yang mampu membebaskan orang lain dan mau melayaninya. Menjadi “pelayan”! Dalam lingkup inilah orang merdeka akan mampu menjadi pejabat sekaligus pemimpin. Menjadi pejabat yang juga pemimpin. Wanted: pemimpin sejati! *

Gambar: rumahfilsafat.com