Mengapa BPPSPAM Dibubarkan?

Mengapa BPPSPAM Dibubarkan?

Ada 18 badan, tim, komisi yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Satu di antaranya adalah BPPSPAM. BPPSPAM dibentuk oleh Peraturan Presiden No. 90 tahun 2016. Usianya mencapai empat tahun. Namun sejarahnya sudah lebih awal, sejak zaman Presiden SBY. Tahun 2005 dibentuk BPPSPAM, sebagai embrio yang menilai kinerja PDAM. Pada awal medio dekade itu, antara tahun 2001 – 2005, kondisi PDAM masih menyedihkan; 90% dalam kondisi tidak sehat, seperti ditulis di dalam buku “PDAM Bangkrut? Awas Perang Air.” Spirit buku ini adalah memberikan informasi dengan fakta yang bisa dikumpulkan pada waktu itu dari berbagai sumber, agar PDAM berubah menjadi perusahaan daerah yang kuat dan bermanfaat luas bagi masyarakat setempat.

Gambar 1. Sejarah BPPSPAM (Sumber: situs bppspam.pupr,go.id)

BPPSPAM itu pun menjadi respon atas UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sejumlah LSM, misalnya Walhi pada waktu itu memberikan kritik atas kinerja DPR. Begitu juga akademisi dan masyarakat. Namun waktu itu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetaplah menguatkan eksistensi UU Nomor 7 tahun 2004, meskipun ada dua hakim yang dissenting opinion. Selanjutnya UU SDA itu digugat oleh Muhammadiyah cs. Akhirnya pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi membatalkan UU SDA dan kembali ke UU No. 11/1974 tentang Pengairan. Esensi pembatalan berkenaan dengan privatisasi (penswastaan) air minum di sektor SPAM dan penguasaan negara atas air. Isu SPAM ini pula yang tarik-ulur saat ini. Sektor ini berpengaruh kepada pengusaha air jeriken dan truk tangki, AMIK (Air Minum Kemasan atau AMDK) dan AMIKU (Air Minum Kemasan Ulang atau air isi ulang). Asasnya, sumber air berupa mata air, air tanah, sungai, danau, waduk, rawa, laut tidak boleh dikuasai oleh perseorangan atau swasta.

Menurut fungsinya, BPPSPAM itu melaksanakan aktivitas dalam hal:

1. Menilai kinerja penyelenggara SPAM (BUMN, BUMD) dalam hal kualitas, kuantitas, kontinuitas.

2. Meningkatkan kinerja penyelenggara SPAM.

3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah atas kinerja penyelenggara SPAM.

BPPSPAM sudah memberikan hasil kerjanya berupa penambahan PDAM sehat, pengurangan jumlah PDAM sakit. Keadaan ini terus berubah dinamis dari waktu ke waktu. Majalah Air Minum  (MAM) yang diterbitkan PERPAMSI kerapkali merilis liputan perihal kondisi PDAM di Indonesia.

Dalam kinerja demikian, yang menjadi pertanyaan insan air minum adalah sebab-musababnya. Tentu Presiden Jokowi, Menteri PUPR, dan kalangan KSP yang mengetahuinya. Berharap alasan ini bisa diumumkan agar menjadi pelajaran dan perbaikan pada masa yang akan datang. Termasuk apabila tugas, fungsi BPPSPAM dialihakan ke badan, lembaga, atau direktorat jenderal di PUPR, ini pun perlu diketahui oleh insan air minum Indonesia.

Entahlah, bagaimana tanggapan atau komentar insan air minum, PDAM, akademisi, praktisi di sektor air minum, dll.  Komentar, saran, pendapat silakan ditulis di "comment"..