Limbah Kian Parah

Limbah Kian Parah

Oleh Gede H. Cahyana

Tanggal 1 November 2012 ini Bandung belum deras diguyur hujan, hanya polesan sekelebat sekadar pembasah tanah dan pelekat debu yang beterbangan ke permukaan tanah. Sungai masih kering, hanya tampak kolam-kolam genangan air hitam bersampah. Di bilangan By Pass (Jln. Sokarno-Hatta) ada sungai yang tertutup rapat oleh sampah sepanjang lebih dari 20 meter, setebal... entahlah, mungkin tebal sampahnya dari dasar sungai hingga ke permukaan genangan. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu..., masyarakat. Tetapi jawaban ini menjadi tidak adil karena sudah ada SKPD yang mengurusnya.

Begitu juga terjadi sumbatan sampah di selokan tepi jalan, yang fungsinya sebagai saluran drainase agar tidak banjir cileuncang (setempat) saat hujan. Parahnya lagi, saluran air limbah pun dikotori oleh sampah. Tutup manholenya rusak, berlubang-karat, dan ada yang hilang sehingga sampah pun mudah pindah ke dalam pipa riul. Tiga hal ini, yaitu sampah, air limbah, dan air hujan (drainase) belum juga beranjak dari kondisi sebelumnya sekaligus menjadi sarana penilaian terhadap kinerja SKPD dan bidang prasarana-sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Ada yang menggelitik, yakni nama sejumlah dinas, kantor, atau badan /lembaga yang menangani tiga bidang PLP di Jawa Barat ini. Memang sah-sah saja pemerintah kabupaten /kota menamainya dengan nomenklatur yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Tetapi tetap harus diperhatikan keselarasan peran dan tupoksi yang disematkan kepada setiap lembaga. Yang juga penting adalah SDM yang bertugas di setiap lembaga itu hendaklah berlatar ilmu dan teknologi di bidangnya.

No	Kabupaten/Kota	Lembaga
1	Kab. Bogor	Dinas Cipta Karya
2	Kota Bogor	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3	Kab. Sukabumi	Kantor Kebersihan Pertamanan dan Permakanan.
4	Kab. Cianjur	UPT Kebersihan (Dinas Cipta Karya)
5	Kab. Cirebon	Dinas Cipta Karya
6	Kab. Indramayu	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7	Kab. Kuningan	Dinas Lingkungan Hidup
8	Kab. Majalengka	Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah
9	Kab. Bekasi	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10	Kab. Karawang	Dinas Cipta Karya
11	Kab. Purwakarta	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12	Kab. Subang	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
13	Kab. Bandung	Dinas Kebersihan
14	Kab. Sumedang	Kantor Kebersihan, Keindahan, Pertamanan
15	Kab. Garut	Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
16	Kab. Tasikmalaya	UPTD Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran
17	Kab. Ciamis	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
18	Kota Depok	Dinas Lingkungan Hidup
19	Kota Sukabumi	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman
20	Kota Cirebon	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
21	Kota Bekasi	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
22	Kota Bandung	PD Kebersihan
23	Kota Cimahi	Dinas Lingkungan Hidup
24	Kota Tasikmalaya	Dinas Cipta Karya
25	Kota Banjar	Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
26	Kab. Bandung Barat	Kantor Lingkungan Hidup

Sebagai contoh, pengelolaan sektor air limbah tampak aneka macam. Di Kota Bandung misalnya, pengelolaan air limbah masyarakat dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sektor Air Kotor yang disebut PDAK. Dalam struktur organisasinya, PDAM memiliki direktur yang khusus mengurusi masalah air limbah, yaitu Direktur Air Kotor. Hal yang sama terjadi di Kota Cirebon, air limbahnya dikelola oleh PDAM, mulai dari pemipaan sampai ke instalasi pengolahannya yang semuanya berupa Oxidation Pond.

Selain kedua kota tersebut, sampai saat ini pengelolaan air limbah di kabupaten dan kota di Jawa Barat belum dilaksanakan secara khusus atau terpisah dari dinas/unit lainnya. Ini disebabkan oleh sistem pembuangan air limbah rumah tangga (domestik), termasuk air limbah dari hotel, sekolah, terminal, stasiun, rumah sakit, dll masih menerapkan sistem setempat. Umumnya yang digunakan adalah septic tank dan cubluk. Ada yang sudah menerapkan IPAL. Secara umum pemerintah belum optimal menguatkan peran perangkat daerahnya dalam menangani masalah air limbah ini.

Hal serupa terjadi juga pada penanganan air hujan. Dapat dipastikan, di semua kabupaten /kota, terutama di pinggir jalan besar, sudah dilengkapi saluran drainase. Hanya saja, fungsi saluran drainase ini tidak khusus untuk menyalurkan air hujan ke sungai, tetapi masih berfungsi ganda dengan menjadi penyalur air limbah domestik dan bahkan air limbah industri seperti bengkel dan usaha kecil menengah. Bahkan air sungai dan anak-anak sungainya juga digunakan sebagai saluran pembuangan untuk air limbah domestik dari WC/KM, air limbah dapur dan air limbah cucian.

Jika demikian faktanya, bagaimana solusinya? *

Foto: Pikiran Rakyat, mediaswaraindonesia.blogspot.com