Dosen saya yang begitu berjasa pada pengembangan departemen / jurusan tak pernah meraih gelar jabatan fungsional profesor lantaran belum doktor. Beliau telat mengurusnya di samping karena tak terlalu peduli pada karirnya dan dulu pernah di-pending nyaris sepuluh tahun oleh rekan yang menjadi atasannya. Malah dosen saya ini rela dan tidak protes ketika karya tulisnya digunakan oleh orang lain untuk meraih jabatan fungsional yang lebih tinggi. Itu semua lantaran sifat kedosenannya yang selalu ingin memberi dan membagi ilmu. Adakah itu lantaran beliau buah dari didikan profesor doktor Belanda sehingga lebih mengutamakan kerja nyata yang kaya manfaat ketimbang label-label semu?
Lain dulu, lain sekarang. Gelar profesor, doktor dll begitu mudah diraih sekarang. Tak perlu waktu lama, tak perlu mengumpulkan kum, tak perlu menulis karya semacam tesis, disertasi dan riset post-doctoral. Tak perlu menulis di jurnal nasional apalagi internasional. Semuanya mudah diraih asalkan punya uang lima sampai sepuluh juta rupiah. Relatif murah dibandingkan dengan kuliah normal. Wisuda pun bisa dipilih kapan waktunya dan di mana tempatnya. Mau di hotel bintang lima, silakan. Mau di villa di Puncak, oke-oke saja. Yang penting, kalau membayar sesuai tarif silakan masuk ke ruang wisuda. Ada uang abang bergelar, tak ada uang abang di luar! Itu saja prinsipnya.
Lebih dari itu, dan ini justru paling menyakitkan dunia pendidikan kita adalah para penyandangnya. Sejak awal krisis 1997, gelar-gelaran itu ternyata sudah disandang oleh 50.000-an orang mulai dari lurah, camat, bupati, walikota, gubernur, pejabat publik di pemda, aparat penegak hukum, pebisnis, artis hingga kyai dan tabib pengobatan alternatif termasuk tabib porno atau terkait dengan kepornoan. Kita yakin mereka bukanlah orang-orang bodoh dalam arti idiot sehingga tak mampu berpikir normal. Mustahil mereka tertipu untuk urusan gelar ini. Justru mereka ingin ditipu sebagai alibi kalau kasus ini terbuka dan disidik aparat berwenang. Mereka sungguh mengerti bahwa cara itu tidak alamiah dan menyalahi aturan tetapi tetap saja mereka tergiur gelar mentereng tanpa mau capek-capek belajar. Bisa untuk gagah-gagahan sekaligus naik pangkat dan penghasilan. Pasti itu alasannya.
Sedihnya lagi, banyak di antara mereka justru menjadi guru besar, menjadi anggota senat terhormat di sejumlah perguruan tinggi swasta. Foto-foto bertoganya digantung di tembok-tembok kampus lengkap dengan nama, jabatan dan deretan gelarnya. Mereka duduk anggun di podium ketika acara wisuda sambil memakai toga dengan segenap pernak-pernik mengkilapnya. Mereka memakai kaca mata yang sedikit dipelorotkan sambil membuka-buka buku yang tak dibacanya. Mereka menyalami wisudawan/wati sambil mengucapkan selamat dengan mimik diwibawa-wibawakan. Mereka masuk koran lewat iklan perguruan tinggi atau advertorial sambil bicara idealisme pendidikan yang merupakan kalimat-kalimat normatif yang stereotip.
Jika demikian, apa yang bisa diperoleh oleh wisudawannya? Gelar, ini sudah pasti. Hanya saja masih dipertanyakan kualitasnya. Sebagai dosen yang tak pernah kuliah, Prof. Dr. Anune M.Sc, hanya memberikan ilmu yang antah-berantah dari textbook alam rimba yang tak jelas asal-usulnya. Kalau pun textbook-nya betul-betul sesuai dengan yang baku digunakan di perguruan tinggi, dia pun sekadar mengupas kulit-kulitnya. Selebihnya mahasiswa disuruh membaca sendiri. Parahnya lagi, tak ada mahasiswanya yang boleh bertanya ini-itu apalagi mendebatnya. Kalau sampai terjadi, alamat tidak lulus. Dan yang ingin nilai bagus bisa bernegosiasi dengan memakai fulus. Tawar-menawar seperti di kaki-lima atau di pasar loak seribu tiga.
Karena ilmunya adalah ilmu-ilmuan dan statusnya adalah dosen-dosenan maka mahasiswanya pun adalah mahasiswa-mahasiswaan. Serupa dengan anak-anak TK yang main guru-guruan dan bonekanya sebagai murid-muridan. Si boneka mau diapakan saja, dicekoki apa saja, entah betul entah salah, dia tidak protes. Diam saja dan melempem seribu basa. Kalau boneka tadi adalah mahasiswa generasi penerus bangsa, dapatkah mereka diandalkan sebagai tulang punggung negara di masa depan? Adakah ini konspirasi jahat untuk meluluhlantakkan daya pikir dan daya juang muda-mudi kita oleh anasir asing atau domestik? Siapa yang harus waspada?
Yang wajib waspada tentulah kalangan Departemen Pendidikan Nasional khususnya Ditjen Dikti. Lebih khusus lagi adalah para pejabat di Kopertis sebagai pembina dan pengayom yang langsung berinteraksi dengan perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi swasta berada dalam kewenangannya. Makanya, besar harapan masyarakat agar kalangan birokrat pendidikan ini tidak berpikir administratif belaka tanpa upaya membantu agar sebuah perguruan tinggi bisa eksis. Tidak seperti perguruan tinggi “gelap” penjual gelar, PTS legal sekecil apapun pasti ada kontribusi positifnya pada dunia kependidikan kita. Dan dunia pendidikan perlu orang-orang yang berkarakter membina, telaten memantau dan sigap melihat perubahan, baik kemajuan maupun kemunduran di dunia perguruan tinggi.
Lebih jauh lagi, dunia pendidikan perlu orang-orang yang proaktif dalam membantu eksistensi perguruan tinggi agar tidak digerus oleh perguruan tinggi penjual gelar-gelaran yang alamatnya pun tak jelas. Apalagi mafia gelar palsu di perguruan tinggi bohongan ini begitu banyak membuka cabang di daerah-daerah dan rutin memasang iklan dirinya di koran-koran? Mereka tampak sangat “membuka” diri. Inilah yang menjadi sebab mengapa ada keraguan bahwa pejabat berwenang tak tahu ada perguruan tinggi bohong-bohongan ini. Logika mengatakan, tak mungkin kalangan Dikti dan Kopertis tidak tahu hal ini. Mustahil bagi akal.
Oleh sebab itu, Ditjen Dikti wabil khusus Kopertis janganlah melihat perguruan tinggi dari jauh. Perlu dilihat dari dekat atau berkunjung ke perguruan tinggi tersebut agar kondisi riilnya bisa diketahui sehingga kejanggalan yang terjadi bisa cepat dibenahi. Cek-ricek perlu dilakukan agar tidak menilai berdasarkan hitam di atas putih yang dilaporkan oleh pejabat perguruan tinggi yang boleh jadi tak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Juga jangan sekadar menindak perguruan tinggi kecil lantaran orang-orang di dalamnya adalah orang-orang kecil dan sebaliknya sangat tak berdaya di depan perguruan tinggi yang di dalamnya bertebaran mantan pejabat negara atau malah sedang menjabat sekarang. Ada yang ketua yayasan menjadi rektor sekaligus anak menantunya menjadi wakil rektor plus mengajar lagi. Mau dibawa ke mana dunia pendidikan tinggi kita kalau pejabat kependidikan seperti itu?
Akhir kata, marilah kita dukung Dikti dan Kopertis dalam memberantas perusak akhlak bangsa, penjual mimpi dan peleceh intelektualitas. Marilah kita jalani proses alami dalam meraih gelar dan semua ini terpulang lagi kepada pejabat kependidikan, pemimpin perguruan tinggi, dosen, mahasiswa dan orang tuanya. Hendaklah kita jangan silau pada gelar tanpa karya apapun. Tanpa gelar pun peluang sukses masih terbuka lebar. Bahkan bisa jauh lebih sukses ketimbang yang bergelar. Contohnya adalah Andre Wongso, seorang motivator bisnis yang gelarnya eksklusif, yaitu SDTT: Sekolah Dasar Tidak Tamat.*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar